Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Halmahera Utara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Kabupaten Halmahera Utara merupakan kabupaten kepulauan yang kaya akan sumberdaya perikanan dan kelautan. Sebagian besarpenduduknya bermungkim di wilayah pesisir dan kehidupannya tergantung dari sumber perikanan. Realitanya sebagian besar masyarakat pesisir masih hidup dibawah garis kemiskinan. Dault (2008), menyatakan karena begitu miskinnya maka masyarakat pesisir sering disebut kelompok miskin di antara yang miskin (the poorestof the poor). Oleh karena itu, agar mereka bisa keluar dari belenggu kemiskinan perlu ada intervensi (dorongan dari luar) untuk memperdaya mereka melalui program-program pemberdayaanbagi masyarakat pesisir.

Untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang merupakan program pemerintah pusat dan dikembangkan secara nasional. Program PEMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan ekonomi dan kelembagaan sosial. Program ini telah dimplementasikan di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2008, 2009 hingga 2010. Berbagai kemajuan telah dicapai dari program tersebut. Setelah program ini berjalan beberapa tahun, tentunya perlu di evaluasi sejauhmana program ini dapat menjawab permasalahan masyarakat pesisir. Berdasarkan latar belakang tersebut, sanat menarik untuk mengkaji dampak program PEMP terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya di Kabupaten Halmahera Utara.

      Wilayah penerima program PEMP tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Salah satu kecamatan penerima bantuan adalah kecamatan Tobelo, yang menjadi focus daerah penerima program PEMP yang akan di evaluasi dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1)    Kecamatan Tobelo merupakan pusat pendaratan utama armada perikanan skala kecil yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Utara.

2)    Koperasi LEPP-M3 Kabupaten Halmahera Utara sebagai lembaga pengelola Dana Ekonomi Produktif (DEP) PEMP terletak di Kecamatan Jailolo.

3)    Kabupaten Halmahera Utara mendapatkan program PEMP pada tahun 2009, 2010, 2011,dan 2012. Pelaksanaan program PEMP, khususnya di kecamatan tobelo sudah bejalan dalam waktu cukup lama, sehingga perlu dilakukan evaluasi dampak program PEMP terhadap kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan program.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1)    Menilai implikasi program PEMP terhadap keragaan teknologi, sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat pesisir di Kabupaten Halmahera Utara.

2)    Merumuskan dan menentukan strategi perbaikan program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Halmahera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: (1) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun; dan (2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis. 

2.1  Pengertian Pemberdayaan

·           Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995: 56).

·           Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin (1987: xiii).

·           Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984: 3).

·           Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994:106).

·           Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-baran dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Beragam definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagi tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

2.1. Pengertian Pendampingan

Dikalangan dunia pengembangan masyarakat istilah  “pendampingan” merupakan istilah baru yang muncul sekitar 90-an, sebelum istilah yang banyak dipakai adalah “pembinaan”. Ketika istilah pembinaan ini dipakai terkesan ada tingkatan yaitu ada pembinaan dan yang dibina, pembinaan adalah orang atau lembaga yang melakukan pembinaan sedangkan yang dibina adalah masyarakat.

Kata pendampingan lebih bermakna pada kebersamaan, kesejajaran, samping menyamping, dan karenanya kedudukan antara keduanya (pendamping dan yang didampingi) sederajat, sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan.  Hal ini membawa implikasi bahwa peran pendamping hanya sebatas pada memberikan alternatif, saran, dan bantuan konsultatif dan tidak pada pengambilan keputusan. (BPKB Jawa Timur, 2001:5).

Pendampingan dapat diartikan sebagai satu interaksi yang terus menerus antara pendamping dengan anggota kelompok atau masyarakat hingga terjadinya proses perubahan kreatif yang diprakarsai oleh anggota kelompok atau masyarakat yang sadar diri dan terdidik (tidak berarti punya pendidikan formal).

2.3. Pengertian Fasilitasi

·                Secara harfiah merujuk pada ‘upaya memberikan kemudahan’, kepada siapa saja agar mampu mengerahkan potensi dan sumber daya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. (Sumpeno W).

·                Secara umum pengertian "facilitation" (fasilitasi) dapat diartikan sebagai suatu proses "mempermudah" sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Dapat pula diartikan sebagai "melayani dan memperlancar aktivitas belajar peserta pelatihan untuk mencapai tujuan berdasarkan pengalaman".

·                Fasilitasi adalah kegiatan memberikan bimbingan dengan cara memberdayakan pihak yang didampingi untuk bertumbuh & dan berkembang dalam pelaksanaan baik managerial maupun teknis.

Fasilitasi seringkali digunakan secara bersamaan dengan pendampingan yang merujuk pada bentuk dukungan baik tenaga, dana, peralatan, dan metodologi dalam berbagai program pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan. Fasilitasi menjadi inti dari kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tenaga khusus untuk membantu masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan. Kegiatan pendampingan dilakukan dalam upaya mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat. Kegiatan pendampingan menjadi salah satu bagian dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dalam pendampingan dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan untuk mentransfer pengetahuan, sikap dan perilaku tertentu  kepada masyarakat. Disamping itu, perlu dukungan dana dan sarana pengembangan diri dalam bentuk latihan bagi para pendamping.

BAB III

KONSEP DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3.1 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

                                                              

            Konsep pemberdayan masyarakat dan penanggulangan masyarakat nelayan secara umum akan dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun eksternal, yang dapat menentukan tingkat keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk lingkungan internal secara sinergis akan menentukan kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness), kemudian lingkungan eksternal secara sinergis akan menentukan peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang akan dihadapi masyarakat nelayan Halmahera Utara.

            Maksud utama dari penyusunan rencana strategis penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan di Kabupaten Halmahera Utara adalah untuk menggagas strategi utama dan program kerja yang perlu diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan Halmahera Utara. Hal ini juga dapat memberikan arahan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan guna peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat halmahera Utara.

Argumentasi utama dalam merumuskan rencana strategis ini, didasarkan pada kenyataan bahwa Kabupaten halmahera Utara memiliki sumberdaya pesisir dan laut yang cukup besar. Salah satu kunci keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan Halmahera Utara adalah partisipatif dan dukungan penuh dari semua stakeholders yang sumber kehidupannya secara langsung bergantung pada hasil laut.

Tabel 1 Strategi pemberdayaan masyarakat nelayan Kabupaten Halmahera Utara

No.	Strategi pemberdayaan masyarakat nelayan	Program Pemberdayaan
1	Sosialisasi fasilitas kredit yang lebih intensif terhadap nelayan	Pengenalan teknolgi teknologi tepat guna kepada nelayan
2	Intervensi pasar (membuka peluang pasar) oleh pemerintah dan instansi terkait.	Pengembangan deservikasi usaha pengelolaan ikan
3	Mengintensifkan pengalaman laut oleh aparat keamanan	Subsidi harga BBM bagi nelayan
4	Deregulasi distribusi BBM khusus untuk nelayan	Regulasi untuk mencegah penangkapan ikan destruktif melalui aturan adat.

3.2 Kelembagaan Masyarakat Pesisir Halmahera Utara

Kondisi umum sosial budaya masyarakat pesisir dijelaskan melalui pendekatan karakteristik responden, yaitu meliputi kondisi sosial-budaya, umur, pendidikan, pengalaman kerja,  jumlah tanggungan keluarga dan waktu kerja dalam satu tahun. Hasil penelitian menunjukan bahwa Program PEMP telah memicu perubahan sosial budaya, teknologi, ekonomi dan kelembagaan di masyarakat pesisir kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Perubahan penting aspek sosial budaya masyarakat pesisir di Halmahera Utara adalah menghidupkan kembali nilai-nilai lokal, yaitu: nilai kejujuran, keterbukaan, dan gotong royong. Nilai-nilai lokal masyarakat pesisir tersebut diwujudkan dalam bentuk kelompok masyarakat pemanfaat (KMP), kelompok usaha bersama (KUB) dan koperasi  LEPP-M3. Pembentukan kelembagaan masyarakat tersebut di arahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berorganisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian terhadap pengembangan usaha mereka dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

Program PEMP telah mendorong aksi solidaritas dan kolektifitas masyarakat pesisir dengan dengan terbentuknya Koperasi LEPP-M3 di kawasan pesisir Kabupaten Halmahera Utara. Lembaga koperasi ini mulai tumbuh dan berkembang, serta telah mampu menghidupi operasionalnya secara mandiri. Sasaran pemberdayaan koperasi LEPP-M3 adalah nelayan, pedagang ikan, pembudidaya ikan dan usaha mikro masyarakat pesisir lainnya. Sampai akhir tahun 2009, keanggotaan LEPP-M3 mencapai 553 orang yang tersebar di desa-desa pesisir yang tercakup dalam 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara.

3.2.1 Peningktan produkvitas masyarakat

Sumberdaya  perikanan yang ada di Perairan Halmahera Utara seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan disekitarnya termasuk nelayan disekitarnya. Faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat pendapatan nelayan antara lain, karena nelayan di Kabupaten Halmahera Utara dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang masih tradisional dan skala kecil, selain itu pengetahuan keterampilan juga masih terbatas.

Program-program prioritas dalam upaya peningkatan produktivitas nelayan antara lain: kredit kepemilikan kapal bagi buruh nelayan, membuka tabungan khusus untuk buruh nelayan, dan oprimalisasi fungsi dan peran lembaga keungan mikro dan koperasi nelayan.

3.3 Konservasi sumberdaya ikan

            Dalam upaya konservasi sumberdaya ikan, terdapat empat alternatif strategi pemberdayaan nelayan di Kabupaten Halmahera Utara, komponen-komponen tersebut antara lain: 1) pembangunan pos jaga; 2) melakukan patroli rutin; 3) menambah armada patroli pengamanan laut, dan 4) Melarang penangkapan ikan dengan bahan peledak.